Hukum Uang Elektronik (E-Money) dalam Islam

Salah satu latarbelakang munculnya fintech salah satunya karena ada teknologi cryptocurrency dan blockchain yang memungkinkan terbentuknya uang elektronik atau biasa disebut e-money. Bagi kita, e-money itu adalah hal baru, dan tentunya bagi muslim, mereka banyak yang bertanya apakah e money haram, halal atau riba? Nah kita sebagai muslim tentunya harus bisa menemukan jawabannya terlebih dahulu sebelum terjun dalam penggunaannya..

Jika dilihat faktanya, perkembangan e-money ini sekarang tengah banyak digunakan dalam masyarakat indonesia. Kegunaan ini biasanya digunakan untuk beberapa kebutuhan mulai dari transaksi, menabung, investasi dan lainnya. Karenanya, banyak umat islam khususnya yang membutuhkan penjelasan akan dasar hukum yang jelas. Hal itu bertujuan agar mereka tak lagi ragu seperti bertanya e money apakah riba? Dan beragam pertanyaan lain yang sangat erat hubungannya dengan itu.

Bagaimana Mencari Kepastian Hukumnya?

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Nah dalam pemerintahaan, ada pihak yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat muslim khususnya mulai dari makanan, perdagangan bahkan sampai tentang memilih pemimpin. Nah dalam hal ini, kepastian akan hukum e money konsultasi syariah tentu harus berasal dari lembaga itu. dari manakah lembaga tersebut? lembaga itu adalah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan label halal.

Lalu, bagaimaina Sebetulnya hukum e-money dalam islam itu? nah kita sebagai muslim memang dibolehkan untuk melakukan ijtihad sendiri, namun akan lebih baik untuk mengikuti apa yang sudah disarankan oleh MUI. Di MUI itu, bukanlah orang-orang yang sembarangan melainkan ulama-ulama yang didukung juga dengan peneliti-peniliti mumpuni. Jadi sebelum mereka memutuskan hukum untuk sesuatu hal baru, pastinya mereka akan melakukan pengujian, analisa dan banyak hal lainnya.

Fatwa Mui Tentang E Money

Sebetulnya pada akhir tahun 2017, DSN MUI mengeluarkan fatwa baru tentang uang elektronik ini. Edaran fatwa yang ditandatangani oleh ketua MUI Prof.DR.KH MA’RUF AMIN tersebut, berisi 8 poin yang mengatur uang elektronik tersebut. disana dijelaskan mulai dari ketentuan umu, ketentuan hukum, ketentuan akad sampai dengan ketentuan penutup. Dalam ketentuan akad disebutkan bahwa e-money yang disetor haruslah masuk pada akad wadiah dan qard untuk penerbit dan pemegang uang elektronik. 

Sementara untuk hubungan antara penerbit dengan merchant, itu bisa menggunakan akad jualan, ijarah dan wakalah bi al-ujrah. Kemudian pada pengelolaan uang elektronik ini, tidak boleh ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan aturan hukum islam (syariah) seperti ribawi, gharar, maysir, israf, tadlis, risywah, dll.

Nah demikian sebetulnya beberapa informasi tentang hukum emoney dalam islam. Sementara itu, untuk lebih detailnya anda bisa langsung fatwa MUI tentang e-money disini.

Share